Analisis Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah. (PAD) dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis
Abstrak
Pemerintah Daerah Kebumen memperkenalkan e-Governance melalui Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan upaya terpadu dan terintegrasi untuk beralih dari metode pembayaran tunai ke non tunai dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Perlu kajian dalam implementasi digitalisasi transaksi PAD di Kebumen Jawa Tengah, sehingga fokus penelitian ini ada dua kategori, yaitu: Pertama, masalah apa yang muncul dalam penerapan digitalisasi yang menyebabkan PAD dalam pendekatan fishbone diagram analysis? Kedua, solusi apa yang dapat Anda tawarkan untuk permasalahan yang muncul terkait implementasi digitalisasi PAD berdasarkan fishbone diagram anaysis?.
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi. observasi, dokumentasi, penelitian kepustakaan, dan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan. Untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh dan melakukan proses pemetaan masalah menggunakan metode diagram tulang ikan seperti yang ditunjukkan di bawah ini.ada pendekatan ini faktor utama didefinisikan sebagai: Machine (equipment), Method (process/inspection), Material (raw, consumables). Hasil pemetaan masalah ditemukan beberapa akar permasalahan terkait implementasi digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah seperti: (a) belum terdapat peraturan daerah mengenai kebijakan digitalisasi transaksi PAD, (b) Petugas penarik PAD seperti retribusi dan pajak belum sepenuhnya berkompeten di bidang digital, (c) belum mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan jaringan di daerah yang sulit sinyal minimal 4G dan pengadaan alat e-retribusi, dan (d) Belum optimalnya peran bank daerah dalam pelayanan kepada masyarakat misalnya terkait sosialisasi digitalisasi transaksi.Referensi
Ali, S. D. (2018). Fishbone Diagram Analysis. Binus University School of Information System.
Dwi, P. N. A. & Darmawan, E. (2018). E-readiness Provinsi Kepulauan Riau dalam penerapan e- government (studi terhadap Kepri smart province). Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 173-192.
Hamidy, F. (2016). Pendekatan analisis fishbone untuk mengukur kinerja proses bisnis informasi e- koperasi. Jurnal Teknoinfo, 10(1), 11-13.
Hamzah, A. S. (2007). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia 4 (2):211-228.
Hantono. et.al. (2021). Akuntansi Sektor Publik. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia
Herawati, M. & Mukhsin, M. (2020). Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dengan pendekatan fishbone diagram analysis (studi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 7(1), 68-85.
Juwita, N. R., & Fahevi, H. (2017). Identifikasi Tantangan Adopsi E-commerce Pada Rumah Produksi Seulanga. Sistem Informasi Bisnin, 07(02), 105. https://doi.org/https://doi.org/10.21456/vol7iss2pp104-113
Kamaroellah, Agoes. (2021). Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau peraturan Daerah). Surabaya: cV. Jakad Media Publishing.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi: Yogyakarta.
Mulya, Carunia F. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
Niken Lestari. (2018). Membangun pasar ekonomi Digital Perspektif Syariah. Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 1(2), 80-103.
Nugraha, J. T. (2018). E-government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan e-government di pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, 2(1), 32-42.
Oktavina, D. (2012). Analisis pendapatan asli daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam rangka otonomi daerah: Pendekatan error correction model. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10(2), 89-101.
